Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Desak Kepastian Hubungan Kerja, Keadilan Dan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Ojek Online

Wartakansaja.com – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) menyampaikan sikap tegas menuntut keadilan hubungan kerja, kesejahteraan, serta perlindungan sosial bagi jutaan pekerja ojek online (ojol) di Indonesia. Sistem kemitraan yang digunakan oleh aplikator selama ini dinilai hanya bersifat semu dan telah menciptakan kondisi kerja yang eksploitatif.

Menurut Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia, Tri Asmoko Aripan dalam keterangan tertulisnya pada minggu (29/06) menyoroti bahwa meski pengemudi disebut sebagai “mitra”, faktanya perusahaan aplikator mengontrol penuh aspek kerja, mulai dari tarif, sanksi, evaluasi, hingga insentif.
“Kemitraan ini hanyalah ilusi. Aplikator bertindak seperti pemberi kerja, tetapi menghindari kewajiban hukum terhadap pekerja,” tegas Tri Asmoko.

ASPEK Indonesia menekankan empat tuntutan utama sebagai bentuk dorongan perubahan struktural dalam hubungan kerja di sektor ojol:

1. Pengakuan Hubungan Kerja secara Hukum dimana ASPEK Indonesia mendesak agar hubungan antara pengemudi ojol dan aplikator diakui secara hukum sebagai hubungan kerja.
2. Sistem Tarif dan Potongan yang Transparan dan Adil karena selama ini dinilai masih merugikan pekerja
3. Perlindungan Jaminan Sosial, Saat ini mayoritas pengemudi belum mendapatkan akses jaminan sosial. Oleh karena itu pekerja perlu mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial.
4. Pengakuan Hak Berunding dan Berserikat dimana ASPEK Indonesia. menekankan pentingnya hak berserikat dan berunding bagi pekerja ojol. Tanpa pengakuan terhadap hak-hak ini, tidak akan ada keadilan tarif maupun perlindungan kerja.

ASPEK Indonesia menegaskan bahwa perjuangan untuk pengakuan hubungan kerja, keadilan tarif, perlindungan sosial, dan hak berunding bagi pekerja ojol adalah langkah penting menuju keadilan industrial dalam ekonomi digital.

“Tanpa langkah konkret dari pemerintah dan aplikator, eksploitasi terhadap pekerja ojol akan terus berlangsung di balik istilah ‘kemitraan’. Negaranya harus hadir untuk menjamin keadilan,” tutup Tri Asmoko. *(B’Joy)